PERAN MAHASISWA KEBIDANAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

PERAN MAHASISWA KEBIDANAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

 

KELOMPOK 1

Oleh:

1.ERNA SUSILOWATI

2.IKA NURIYANTI

3. CITRA MELINDA

4. NUR HAMIYATUL HASANAH

5. LATIANA INDRA DEWI

6. SRI ASTUTIK

 

AKADEMI KEBIDANAN DHARMA PRAJA  BONDOWOSO

2013/2014

 

  

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atasberkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya-lah kami dapat menyelesaikan MAKALAH PERAN MAHASISWA KEBIDANAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA.

Selain bertujuan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah KEWARGANEGARAAN, makalah ini juga disusun dengan maksud agar pembaca dapat memperluas ilmu dan pengetahuan tentang  sistem pemerintahan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Kewarganegaraan yang telah membimbing kami. Tak lupa pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini.

Kritik dan saran selalu kami harapkan demi penyempurnaan makalah-makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, serta kesehatan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal  dan Jati diri suatu bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh bangsa tersebut. Topik yang hendak saya bahas pada makalah ini adalah  Peran mahasiswa kebidanan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Masalah sistem pemerintahan tersebut saya pandang perlu kita wacanakan kembali karena selama ini pemahaman kita tentang bentuk  dan sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan khususnya dalam dunia kesehatan( kebidanan )

1.2  RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Apa Peran Mahasiswa Kebidanan Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia ?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Mahasiswa dapat Mengetahui  Peran Mahasiswa dalam Sistem     Pemerintahan Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

 2.1 PERAN MAHASISWA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
      PENGERTIAN PEMERINTAHAN INDONESIAPada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif (Sri Soemantri, 1981:76). Sir Walter Bagehot (1955) kemudian membedakan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun sebenarnya Bagehot hanya sekedar mencoba untuk memperbandingkan antara sistem yang berlaku di Inggris dan di Amerika Serikat, namun pembedaan ini lalu menjadi klasifikasi pokok bagi sistem pemerintahan itu sendiri.

Namun demikian uraian tentang sistem pemerintah Indonesia di sini akan sedikit diperluas. Tidak hanya meliputi hubungan antara Presiden yang merupakan lembaga eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif semata. Uraian di sini juga akan meliputi penjelasan sekedarnya tentang lembaga-lembaga ketatanegaraan Indonesia yang lain.

 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Ø  Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan

Ø  Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

Ø   Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat.

Ø  Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden.

Ø  Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara.

Ø  Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.

·         Peran Mahasiswa Kebidanan Dalam Hukum

Akuntabilitas  mahasiswa kebidanan dalam praktik kebidanan  merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban  atas semua tindakan yang dilakukan saat terjun di masyarakat. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu ilmu dasar. Keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan dan  diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengaturnya.Perkembangan yang menggembirakan terjadi dalam pendidikan Bidan yaitu dikembangkannya materi Etika Profesi Kebidanan menyatu dengan Hukum Kesehatan dalam Kurikulum Nasional Diploma III Kebidanan Tahun 2002. Mengigatkan betapa pentingnya substansi tersebut dalam perkembangan pelayanan dan praktik kebidanan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam kebidanan yang terbukti atau up to date sebagai dasar munculnya rumusan dan terobosan baru.1. Standar I : Falsafah dan Tujuan Pengelolah pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, filosofi dan tujuan pelayanan serta organiasasi pelayanan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pelayanan yang efektif dan efisien. Definisi operasional Pengelola pelayanan kebidanan memiliki visi, misi dan filosofi pelayanan kebidanan yang mencakup pada visi, misi dan filosofi masing-masing. Anda bagian struktur organisasi yang menggambarkan garis komando.Tentukan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan salah satunya adalah karena bidan merupakan profesi yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat berhububgan dengan klien serta harus mempunyai tanggung jawab moral terhadap keputusan yang diambil. Untuk menjalankan praktik kebidanan dengan baik tidak hanya dibutuhkan pengetahuan klinik yang baik, serta pengetahuan yang up to date, tetapi bidan juga harus mempunyai pemahaman, bidan mempunyai 3 (tiga) kategori tugas yaitu : 1. Tugas Mandiri a. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan : Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kabutuha asuhan klien. Menentukan diagnosa. Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Mengevaluasikan tindakan yang telah diberikan. Membuat rencana tindak lanjut.Pelayanan kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh layanan kesehatan. Pelayanan kebidanan tergantung bagaimana struktur sosial budaya masyarakat dan termasuk kondisi sosial ekonomi, sosial demografi. Parameter sosial demografi dalam pelayanan kebidanan, antara lain : perbaikan status gizi bayi, cakupan pertolonggan persalinan, menurut angka kematian Ibu, menurunnya angka kelahiran bayi, cakupan penanganan kasus beresiko, meningkat. Etika Profesi Kebidana : terstruktur, tidak terstruktur, ritin, insidentil Situasi : faktor konstan, faktor tidak konstan Kondisi , faktor-faktor yang menentukan daya gerak Tujuan, antara atau objektif Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Bidan harus mempunyai responsbility dan accountability Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan rasa hormat Pusat perhatian pelayanan.Kemajuan ilmu pngetahuan dan tehnologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap meningkatya kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan kebidanan. Menjadi tantangan bagi profesi bidan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidanan serta dalam memberikan pelayanan berkualitas. Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam setiap langkahnya, termasuk dalam mengambil keputusan, itu merupakan suatu pr kita menjadi mahasiswa kebidanan.

·         Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

Sebagai mahasiswa kebidanan  yang akan bertugas dalam melaksanakan praktek kebidanan, mahasiswa mempunyai berbagai tugas,diantaranya adalah sebagai berikut :Memberikan bimbingan, asuhan dan nasehat kepada remaja, ibu hamil dengan resiko tinggi, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui serta ibu dalam masa klimakterium dan manepouse.

F Menolong ibu yang melahirkan dan memberi asuhan terhadap bayi dananak-anak sekolah

F Memberikan pelayanan keluarga berencana dalam rangka mewujudkankeluarga kecil sehat dan sejahtera, yang nantinya akan mereka laksanakan dalam masyarakat setelah menjadi seorang bidan. Dalam melakukan hal- hal tersebut peran mahasiswa kebidanan diharapkan mampu melaksanakan sesuai dengan konstitusi dan tidak menyimpang dalam melaksanakan praktek kebidanan nantinya, karena itu semua akan menjadi tanggung jawab seorang bidan setelah mahasiswa lulus nantinya, mahasiswa di harapkan mampu melaksanakan sesuai dengan ilmu dan peraturan dasar mereka.

·         Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat

Mahasiswa kebidanan  merupakan salah satu  agen strategis dalam pembangunan dan penentu masa depan bangsa sehingga pemahaman empat pilar kebangsaan sangat penting untuk terus ditanamkan kepada generasi muda.MPR RI menyadari peran mahasiswa sangat strategis dalam mendorong kemajuan bangsa karena mahasiswa adalah agen perubahan. Empat pilar kebangsaan yang terdiri dari, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika sangat penting untuk terus ditanamkan kepada generasi muda karena saat ini generasi muda menghadapi perubahan yang cukup cepat dalam dunia kesehatan khususnya dunia kebidanan.

·         Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden

Mahasiswa  kebidanan merupakan salah satu kaum intlektual, dan agen perubah. Banyak sekali perubahan di Indonesia yang motori oleh mahasiswa. Seperti pristiwa sumpah pemuda, kemerdekaan Indonesia, tumbangnya Soekarno dengan membawa nama Orde Lama dan disusul dengan tumbangnya Soeharto, presiden dimasa Orde Baru. Yang dimana dalam masa itu dunia pendidiakn fakumkan hanya beberapa instansi kesehatan yang di buka namun tidak secara luas. Oleh karena itu peraturan presiden sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan salah satunya di bidang kesehatan,terjadinya perubahan sistem politik besar-besaran di tanah air dengan mahasiswa sebagai agennya. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai krisis moneter, tapi krisis ini ternyata mepunyai efek domino dalam berbagai aspek yang luas dampaknya di Indonesia

·         Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara

Peran mahasiswa kebidanan dalam memberikan inspirasi tentang kesehatan pada proses pengambilan keputusan adalah adanya informasi yang diberikan intelijen kepada para pemegang keputusan, ini berarti bahwa komunikasi intelijen adalah hal pokok yang mesti menjadi landasan pengambilan keputusan yang akurat dan komprehensif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi mahasiswa yang tepat dapat menajamkan ketepatan kebijakan terutama secara khusus mengambil suatu proses keputusan. Proses pengambilan keputusan sangat terkait dengan proses komunikasi yang mengalir secara vertikal maupun horizontal dalam sebuah organisasi yang disebut dengan komunikasi organisasi. Hal itu merupakan kajian dari mengkonstruksi komunikasi dalam tubuh pemerintahan.

·         Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.

DPR merupakan suatu penerima inspirasi- inspirasi dari masyarakat  khususnya mahasiswa yang akan nantinya di salurkan dalam bentuk ide  atau pendapat yang akan di sampaikan dalam bentuk surat pada pemerintah.

BAB III

PENUTUP

3.1  KESIMPULAN

            Peran mahasiswa  kebidanan dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat berpengaruh karena adanya peran mahasiswa dapat memberikan inspirasi bagi dunia kesehatan, dalam menjalankan praktek kebidanan peran mahasiswa mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Sehingga tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

 

3.2 SARAN

            Semoga mahasiswa dapat mengetahui tata tertib hukum  yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

§  Budiyanto.2006.Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta : Erlangga

§  Algemeene Secretarie, Regeringsalmanaak voor Nederlandsch-Indie 1942, eerste gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Neder¬landsch-Indie, Batavia: Landsrukkerij

§  Bagehot, Walter, The English Constitution, London: Oxford University Press, second ed., eighth printed, 1955

§  Bonar Sidjabat, 'Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia', Majalah Ragi Buana, 52, 1968

§  Clive Day, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972